Azyumardi Azra: Terjadi Pembusukan dan Demoralisasi di KPK

“Apa yang terjadi di KPK sejak pertama kali ada perubahan undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002, kemudian pemilihan komisioner KPK menghasilkan komisioner seperti sekarang ini. Maka sebetulnya apa yang terjadi itu adalah terjadi pembusukan, peragian. Pembusukan itu hasilnya ada dua,” ujar Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE dalam JIB Talks: Membentengi Integritas KPK.

Menurut mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu melihat ada dua hal akibat pembusukan yang terjadi di KPK. Yang pertama mengakibatkan terjadinya krisis identitas. Krisis identitas itu ditandai dengan kasus pencurian barang bukti 1,9 kg batangan emas, kemudian pemberian uang, apakah itu gratifikasi atau diminta oleh penyidik KPK di Sumatera Utara, kemudian pembocoran opeasi-operasi yang dilakukan oleh KPK di beberapa tempat, itu terjadi krisis integritas.

Yang kedua, terjadinya demoralisasi. Demoralisasi itu maksudnya adalah kehilangan kepercayaan di antara para staf atau pun orang yang bekerja di dalam KPK tidak yakin KPK itu bisa melakukan pemberantasan korupsi.

“Sehingga kemudian, banyak kawan-kawan yang aktif di KPK kemudian mengundurkan diri karena saya kira tadi itu, melihat bahwa KPK tidak lagi seperti yang mereka bayangkan kira-kira begitu,” imbuhnya.

Cendekiawan muslim tersebut menilai ada skenario yang tengah terjadi. Skenario itu pada dua level. Pertama, skenario pada level kepemimpinan KPK yang ada sekarang ini. Termasuk khususnya skenario itu pemecatan 75 pegawai KPK yang heboh karena pertanyaan TWK. Kemudian ada skenario yang lebih tinggi dalam konteks nasional yang lebih makro. Skenario yang lebih makro itu ingin melemahkan KPK.

“Di situ terjadi konspirasi di antara presiden pada satu pihak dengan DPR pada pihak yang lain. Karena apa? Karena yang mengirim surat persetujuan perubahan UU KPK nomor 30 tahun 2002 direvisi atau diubah yaitu adalah Presiden Jokowi, yang mengambil inisiatif dan kemudian DPR tinggal mengamini apa yang diminta oleh Presiden,” ucapnya.

Penulis buku Jaringan Ulama itu menilai karena kekuatan politik, kekuatan yang ada di DPR itu sepenuhnya dikuasai oleh Presiden melalui koalisi besar itu. Jadi apapun yang diinginkan oleh presiden pasti terkabul, tidak ada yang bisa menolak walaupun demo-demo orang menolak.

Mantan Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah itu bersama 69 Guru Besar, figur dan tokoh masyarakat sipil ikut menandatangani penolakan revisi UU KPK. “Kita minta supaya dikeluarkan perpu untuk membatalkan undang-undang yang sekarang menjadi UU KPK yang baru itu nomor 19 tahun 2019,” ucapnya.

Ketika itu, presiden Jokowi berkata akan mempertimbangkan dengan serius terkait revisi UU KPK. Namun nyatanya, penerima gelar kehormatan dari kerajaan Inggris tersebut menilai respon tersebut hanyalah gimik.

Terjadi Karena Oligarki Politik

“Kenapa terjadi begitu? karena oligarki politik baik yang berkuasa di eksekutif dan legislatif. Bersama elit politik partai yang berkoalisi itu memiliki kepentingan untuk mengamankan perilaku koruptif. Korupsi yang dilakukan oleh anggota-anggota mereka, pejabat mereka dan lain sebagainya. Itu kalau disebut skenario makronya seperti itu. Itulah yang kita hadapi ya,” jelas akademisi muslim asal Sumatera Barat tersebut.

Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana membentengi integritas? Menurut Prof. Azra, untuk membangun integritas KPK tidak bisa dilakukan selama yang dipakai UU KPK nomor 19 tahun 2019. Selama KPK nya masih yang KPK sekarang, masih UU yang nomor 19 2019 itu maka kemudian saya kira gak bisa. Tidak bisa kita membangun integritas. Saya kira itu sudah cacat bawaan sejak lahir. Olah karena itu yang harus kita lakukan ialah reformasi KPK.

Menurutnya, reformasi KPK itu bisa dilakukan dengan berharap pada penguasa dalam hal ini adalah presiden untuk mengeluarkan perpu membatalkan UU KPK nomor 19 tahun 2019 dan kembali kepada UU KPK nomor 30 tahun 2002 itu.

KPK itu adalah salah satu buah dari reformasi yang paling penting, tetapi dimatikan oleh penguasa sekarang. Presiden dinilainya bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi bertanggung jawab, kalau mau meninggalkan warisan yang saya kira lebih positif maka hidupkan kembali KPK yang bener, tambahnya.

Ditanya dalam konteks revolusi mental, Prof Azra menilai bahwa ungkapan revolusi mental itu hanyalah jargon ataupun slogan semata. Menurutnya tidak ada langkah praksis dan aktualisasi revolusi mental. Buktinya, lihat saja misalnya birokrasi, peradilan, korupsi tetap merajalela, yang korupsi dijatuhi hukuman semakin ringan.

“Dan revolusi mental itu kan seharusnya memerlukan keteladanan. Keteladanan itu tidak muncul dari para pimpinan kita. Keteladanan yang kita harapkan itu misalnya kepemimpinan yang committed yang sepenuhnya berkomitmen untuk membangun Indonesia yang bersih dari KKN. Tidak ada, tidak kelihatan itu. Jadi mana revolusi mentalnya? Saya melihat gak ada. Jadi tidak relevan berbicara mengenai revolusi mental, itu hanya jargon untuk kepentingan pemilu dulu,” pungkasnya.

Termasuk di dalam konteks itu yang dibahas terjadinya peragian itu. KPK mengalami serangan-serangan yang merupakan pendiskreditan KPK dengan mengatakan KPK itu sarang taliban atau sarang radikalisme. Menurut salah seorang ikhwan TQN Pontren Suryalaya, itu adalah tuduhan rekayasa dari buzzer, naudzubillah min buzzer la’natullah.

Rekomendasi
Komentar
Loading...