Kembalikan NU di Relnya, Ini 9 Keputusan Komite Khittah 1926 NU di Situbondo

SITUBONDO – Komite Khittah 1926 Nahdlatul Ulama (KK 1926 NU) menghasilkan 9 rumusan penting dan urgen usai dilaksanakannya kegiatan “Silaturahim Dzurriyah, Masyayikh, Habaib dan Ulama Se Jawa Timur” di PP Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada Kamis (21/11).

Kegiatan yang mengambil tema “Menegaskan Khittah NU” itu dihadiri oleh para cucu pendiri NU, Masyayikh, kiai dan ulama serta Habaib se-Jawa Timur.

Sebelum rumusan dihasilkan, acara diawali dengan tahlil, pembacaan ayat suci Al Quran, menyanyikan Lagu Indonesia dan mars Hubbul Wathan yang dilanjutkan dengan pemaparan dari para narasumber. Diantaranya Prof. Dr. Rohmat Wahab (mantan Rektor dan Guru Besar UNY serta Ketua PWNU DIY), KH. Afifudin Muhajir (Rais Syuriah PBNU), KH. Ahmad Azaim Ibrahimy (Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo), Ustadz Muhammad Hilmi Ash Shiddiqi (Tim Kajian KK 1926 NU) dan Dr. Marzuki Ali (Ketua DPR RI 2009-2014) serta Prof. Dr. KH. Achmad Zahro, MA sebagai moderator dan mewakili KH. Shalahuddin Wahid (Gus Shalah) yang memaparkan makalah berjudul “Menegaskan Kembali Pengertian Khittah NU”. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta ditutup dengan doa.

Berikut sembilan keputusan yang dihasilkan dalam perhelatan tersebut.

  1. Sebagai prinsip pergerakan dan pengabdian, khitthah secara substantif sejatinya sudah digariskan oleh Hadratusysyaikh Kiai Haji Hasyim Asya’ri, yakni kembali pada garis perjuangan para ulama salafusshalihin, sebagaimana doa yang biasa kita panjatkan kepada Allah swt. Untuk itu, khitthah sebagai garis perjuangan perlu diaktualisasikan kembali dalam rangka jam’iyah diniyah wa ijtima’iyah.
  2. Melalui gerakan kultural ini, majelis silaturrahim mengajak kepada semua warga Nahdlatul Ulama untuk selalu melakukan muhasabah terhadap fenomena ke-NU-an yang terjadi selama ini. Tindakan koreksi diri ini menjadi penting dijalankan, karena tidak ada kesempurnaan dalam hidup setiap manusia. Selain prinsip ini, kita semua juga memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada jam’iyah NU agar menjalankan organisasi sebagai sarana ibadah perjuangan dan pengabdian kepada Allah swt. Jangan dijadikan organisasi NU sebagai alat untuk memuluskan kepentingan pragmatis pribadi dengan menjauhkan prinsip perjuangan yang telah dibangun oleh para muassis Nahdlatul Ulama.
  3. Niat tulus dan ikhlas dalam memperjuangkan NU, hanya mengharap target keridhaan Allah swt. Jika ada di antara kita, baik yang menjadi pengurus maupun tidak, melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan garis perjuangan NU, maka, tegurlah dengan benar dan sabar, sebagaimana prinsip watawashau bil haq watawashau bish shabr.
  4. Permusyawaratan dalam tubuh NU sebagai jam’iyah harus mendasarkan pada prinsip dan nilai-nilai yang dibangun para muassis NU.
    Untuk mengembalikan prinsip-prinsip permusyawaratan dalam setiap penyelenggaraan permusyawaratan di berbagai tingkatan, agar tidak menggunakan cara-cara yang tidak terpuji, seperti mempengaruhi musyawirin dengan politik uang. Fenomena-fenomena politik uang setiap permusyawaratan tentu tidak berjalan secara tunggal, ada keterlibatan pihak lain yang ingin memanfaatkan NU secara pragmatis. Jika ini masih terjadi dan terus dipertontonkan para pengurus, kami khawatir NU akan kehilangan wibawa dan kharismanya sebagai jam’iyah diniyah wa ijtima’iyah.
  5. Forum meminta kepada PBNU agar melakukan kerja koreksi dan seleksi terhadap penyimpangan-penyimpangan akidah, karena ada dugaan penyusupan terhadap akidah yang tidak sejalan dengan akidah dan prinsip-prinsip ahlussunannah waljamaah di tubuh jam’iyah Nahdlatul Ulama.
  6. Kepada seluruh warga NU yang berperan dalam politik dan penyelenggaran pemerintahan, tetap istiqamah memperjuangkan amanah NU, sehingga NU tidak hanya dijadikan alat perebutan kekuasaan, tetapi harus bermanfaat secara umum, maslahah ‘amah.
  7. Perlu memperkuat fungsi kelembagaan mustasyar di jam’iyah Nahdlatul Ulama sehingga apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan kepengurusan, dapat mendapat teguran dan sanksi oleh seluruh anggota mustasyar.
  8. PBNU hendaknya mengelola NU menjadi jam’iyyah ashabul haq wal ‘adl jangan mengubah menjadi jam’iyah ashabul qarar.
  9. Menghimbau kepada seluruh warga nahdliyyin agar selalu istiqamah membaca wirid Ya Jabbar Ya Qahhar.

Sebagai informasi, pada tahun 1984 Muktamar NU di Situbondo berhasil menghasilkan keputusan bahwa NU kembali ke Khittah 1926. (eep)
sumber berita: JATMAN Online

Anda mungkin juga berminat
Komentar
Loading...